NasDem sebut Anies-Sandi ingkar janji soal besaran UMP 2018

NasDem sebut Anies-Sandi ingkar janji soal besaran UMP 2018

AGEN CASINO ONLINE

Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus ikut berkomentar terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2018 sebesar Rp 3.648.035. Pasalnya ini sangat bertentangan dengan janji Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan- Sandiaga Uno.

Bestari mengatakan, Anies-Sandiaga ingkar janji dalam menetapkan UMP karena tidak sesuai dengan janji saat kampanye. Sebab mereka pada saat kampanye berjanji ingin menaikkan UMP menjadi Rp 7 juta.

"Saya ada, membaca dulu ada janji-janji kampanye. Kalau enggak salah nanti di cek lagi sekitar Rp 7 juta. Maka janji kampanye ini, masyarakat harus paham juga, jangan ditelen semua. Karena belum tentu janji kampanye belum tentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan," katanya di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (2/11).

Dia mengkritik pemerintah Anies-Sandi, di mana dalam membuat kebijakan jangan hanya berlandaskan kepada janji-janji kampanye saja namun harus sesuai dengan aturan yang ada. Karena kalau tidak sesuai, bisa saja akan ada aksi-aksi demo.

"Ke depan ini agar Gubernur memperbaiki diri. Jangan lagi mengeluarkan statemen-statemen yang nantinya sulit untuk dipertanggungjawabkan karena aturannya tidak seperti itu," tegasnya.

Terlebih dalam menentukan UMP, Bestari mengatakan, Anies harus melihat kemampuan dari APBD Jakarta. Dan juga harus sesuai dengan pertumbuhan ekonomi.

"Masyarakat saya rasa sarankan untuk berhati-hati ke depan kalau ada janji-janji Karena janji kampanye bisa janji tinggal janji," pungkasnya.

Read More

Sultan Malaysia desak Mahathir diusut sebab sebut orang Bugis bajak laut

Sultan Malaysia desak Mahathir diusut sebab sebut orang Bugis bajak laut

AGEN CASINO ONLINE

Sultan Selangor Sharafuddin Idris Shah di Malaysia hari ini menyerukan mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad diusut atas dugaan penghinaan terhadap orang Bugis.

Laman France24 melaporkan, Kamis (2/11), dalam unjuk rasa bulan lalu tentang skandal keuangan melibatkan pemerintah saat ini, Mahathir menyebut Perdana Menteri Najib Razak sebagai keturunan bajak laut Bugis.

Komentar perdana menteri Malaysia selama 22 tahun itu menuai kecaman dari warga Negeri Jiran yang punya keturunan Bugis. Mahathir kemudian dilaporkan berkeras pernyataannya ditujukan kepada Najib, bukan warga Malaysia yang lain.

Sharafuddin yang juga keturunan Bugis hari ini membahas pernyataan Mahathir dengan para dewan penasihat.

Setelah pertemuan itu kesultanan mengeluarkan pernyataan mengecam komentar Mahathir dan menyerukan 'penyelidikan dan tindakan hukum atas Undang-Undang Penghasutan'.

"Tudingan itu secara tidak langsung menghina Kesultanan Selangor yang merupakan keturunan Bugis," kata Hanafisah Jais, Pejabat Pengadilan Kerajaan Selangor dalam pernyataan.

"Sejarah membuktikan Kesultanan Selangor berasal dari keturunan Bugis yang ikut berjuang dan membela agama dan kedamaian di kepulauan Melayu."

Malaysia terdiri dari sembilan negara kesultanan yang tidak punya kekuasaan formal dan jarang terlibat politik.

Pekan lalu Wakil Presiden Jusuf Kalla juga mengaku merasa tersinggung dan terluka oleh ucapan Mahathir itu.

Hal itu diungkapkan oleh JK dalam diskusi informal pada KTT Developing-8 (D-8) kepada Wakil Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi yang digelar di Istanbul, Turki.

"Sebagai wakil presiden Indonesia keturunan Bugis, dia sangat tersinggung oleh kata-kata tersebut. Kata-kata itu adalah penghinaan terhadap orang Bugis, baik yang berasal dari Malaysia atau Indonesia," kata Zahid kepada wartawan, dikutip dari Free Malaysia Today, Senin (23/10).

Read More

Nama cagub Jabar dari PDIP mengerucut

Nama cagub Jabar dari PDIP mengerucut

AGEN CASINO ONLINE

PDI Perjuangan sudah mengantongi tiga nama untuk diputuskan dalam pencalonan Pilgub Jabar 2018 mendatang. Nama-nama tersebut mengerucut dari sembilan nama yang sebelumnya sudah mengikuti kontestasi Curah Gagasan pada Rabu 25 Oktober lalu.

"Tiga nama itu adalah tokoh yang diundang dalam hasil Curah Gagasan yang diselenggarakan akhir Oktober lalu," kata Sekretaris DPD PDIP Jabar Abdy Yuhana di Bandung, Kamis (2/11).

Sebelumnya sembilan nama cagub Jabar potensial ikut ajang Curah Gagasan‎ PDIP, yakni Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar, Sekretaris Daerah Jabar Iwa Karniwa, Anggota DPR RI Puti Guntur Soekarnoputri, mantan Kapolda Jabar Anton Charliyan, Bupati Majalengka Sutrisno, Abdy Yuhana, Agung Suryamal dan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi.

Abdy menambahkan, pada pertengahan November tersebut akan segera diumumkan untuk nantinya diambil sebagai calon yang diusung PDIP.

"Rencananya pada pertengahan November ini akan diumumkan siapa yang jadinya diusung di Pilgub Jabar 2018. Ada tiga sampai empat nama yang masih digodok DPP," jelasnya.

Disingung mengenai siapa nama yang masuk dalam kandidat, Abdy mengaku belum bisa mengungkapkannya. "Itu kewenangan DPP. Kita belum berani mengumumkan," ucap Abdy.

"Tunggu saja pertengahan November," tambah Abdy.

Read More

Kasus video sejoli mesum, polisi akan tetapkan teman korban sebagai tersangka

Kasus video sejoli mesum, polisi akan tetapkan teman korban sebagai tersangka

AGEN CASINO ONLINE

Dalam waktu dekat Polresta Samarinda akan menetapkan tersangka dalam kasus penyebaran video porno, yang diduga diperankan sejoli berinisial Na (18) dan RA (19). Penyelidikan yang dilakukan Kepolisian saat ini mengerucut ke satu orang yang diduga pelaku penyebaran.

"Penyelidikan mengerucut pada satu orang, yang tidak lain adalah teman-teman terduga pemeran dalam video itu," kata Kasat Reskrim Polresta Samarinda Kompol Sudarsono kepada merdeka.com, Selasa (31/10).

"Ya dalam waktu dekat bakal ada tersangka. Yang pertama kali menyebarkan video itu, dari ponsel terlapor (RA)," ujar Sudarsono.

Polisi telah memeriksa tidak kurang dari 10 saksi, termasuk saksi ahli dari Diskominfo Samarinda. Polisi harus jemput bola, lantaran empat saksi terakhir berada di Yogyakarta. "Tim Polres masih di sana, kemungkinan Rabu (1/11) besok balik ke Samarinda," sebut Sudarsono.

Sudarsono juga menjelaskan, video itu bukan disebarluaskan oleh terlapor, RA. Melainkan teman RA, iseng mengirim video itu, dari ponsel RA.

"Jadi, RA ini memang sempat sakit. Ada temannya saat menjenguk, pinjam ponsel. Diduga, waktu itu, yang meminjam itu memindahkan video ke ponselnya sendiri," ungkap Sudarsono.

Video itu akhirnya beredar luas, salah satunya di grup aplikasi pesan instan alumni SMA di Samarinda, yang meneruskan pendidikan kuliah di luar Samarinda. "Termasuk yang kita periksa, admin grup itu," sebut Sudarsono lagi.

Lantas, bagaimana dengan posisi Na dan AR dalam kasus itu? "Kemungkinan bebas, karena mereka ini kan korban. Mereka tidak ada niat menyebarkan karena bukan mereka yang menyebarkan," demikian Sudarsono.

Diketahui, video mesum sejoli berdurasi 5 menit, beredar melalui pesan instan dan medsos pekan lalu. Sempat mencuat dugaan, pemeran video sebagai siswa salah satu sekolah favorit di Samarinda, meski dipastikan dugaan itu salah.

Penyelidikan kepolisian berjalan, pascapelaporan orang tua siswi terduga pemeran dalam video itu, Senin (23/10) lalu. Pihak terlapor adalah RA (19), terduga pemeran pria. Selain fokus menyelidiki pemerannya, polisi juga menyelidiki penyebar video mesum, yang juga diancam sanksi pidana.

Read More

Cari dukungan soal revisi UU Ormas, Demokrat akan lobi fraksi lain

Cari dukungan soal revisi UU Ormas, Demokrat akan lobi fraksi lain

AGEN CASINO ONLINE

Partai Demokrat bakal mendorong revisi UU Ormas baru ke dalam prolegnas 2018 menjadi inisiatif DPR. Ketua DPP Demokrat Fandi Utomo mengatakan, pihaknya akan berkomunikasi dengan fraksi lain di parlemen agar usulan revisi UU Ormas mendapat dukungan.

"Mau istilahnya lobi, istilahnya apa, terserah. Yang penting kita punya pikiran, kita sampaikan ke teman-teman, ke pemerintah, kita sudah siapkan naskah akademik, mudah-mudahan cocok," katanya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10).

Demokrat akan berkomunikasi tidak hanya kepada fraksi yang menerima pengesahan UU Ormas dengan catatan revisi seperti PPP, dan PKB, tetapi juga dengan fraksi lain yang menolak seperti PAN, Gerindra dan PKS.

"Ini kebetulan baru ketemu Gerindra dulu, nanti ketemu semua, ketemu teman-teman PDIP, Golkar, semua," ujarnya.

Terpisah, Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengungkapkan, fraksinya bakal mendukung revisi UU Ormas yang diajukan Demokrat. Gerindra diklaim memiliki semangat yang sama bahwa UU Ormas harus segera diperbaiki.

"Karena kita semua menyadari bahwa keberadaan Perppu Ormas ini bermasalah, banyak sekali kekurangan dan kelemahannya," ucapnya.

Saat ini, Partai Gerindra tengah mengkaji poin-poin untuk revisi UU Ormas. "Jadi kami akan menyambut, kami akan juga ikut mendiskusikan karena kami di juga sedang melakukan kajian lebih mendalam kira-kira pasal-pasal mana, dan substansi mana saja yang perlu direvisi," ungkap dia.

Sementara, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Firman Soebagyo mengungkapkan , peluang revisi UU Ormas masuk ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2018, masih terbuka lebar.

Firman menerangkan usulan itu harus dibawa ke dalam rapat panitia kerja (Panja) Prolegnas untuk dibahas dan ditentukan akan masuk ke prioritas jangka menengah atau panjang.

Namun, poin revisi UU Ormas bisa langsung diajukan dalam rapat jika naskah akademik revisi UU Ormas telah disetujui pemerintah dan DPR.

"Kalau sudah jadi kesepakatan politik masuk dalam prolegnas, setelah reses ini kami mau rapat dengan pemerintah. Nanti kalau DPR dan pemerintah setuju ya sudah masuk prolegnas dan dilakukan tahapan pembahasan," tukasnya.

Read More

46 Anggota DPRD Bekasi belum kembalikan mobil dinas

46 Anggota DPRD Bekasi belum kembalikan mobil dinas

AGEN CASINO ONLINE

Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat mengancam akan menahan tunjangan transportasi bagi anggota DPRD setempat jika tak mengembalikan kendaraan dinas. Mereka diberikan waktu hingga pertengahan November mendatang.

"Tunjangan transportasi Rp 15 juta setiap anggota DPRD, ada 46 orang yang berhak atas tunjangan tersebut," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah, Kota Bekasi, Supandi Budiman, Selasa (31/10).

Dia menjelaskan, Pemda Bekasi telah mengalokasikan anggaran tunjangan transportasi untuk Oktober-Desember 2017 pada APBD perubahan. Namun, dana itu belum bisa dicairkan karena masih dikoreksi oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan.

"Pekan besok sudah selesai, sehingga bisa segera dicairkan," jelasnya.

Supandi mengungkapkan, penarikan kendaraan dinas ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif dan anggota DPRD. Tapi, khusus pimpinan masih diberikan kendaraan dinas.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Kota Bekasi, Muhammad Ridwan mengatakan, pihaknya akan segera memberikan surat edaran perihal penarikan mobil dinas kepada 46 anggota DPRD mulai besok. Adapun, mobil dinas tersebut jenis Toyota Kijang Innova.

"Sebenarnya sudah ada 10 orang yang ingin mengembalikan. Tapi, saya tolak. Soalnya inginnya serentak jadi lebih mudah menginventarisasinya," ujarnya.

Read More

Satu setengah jam, AHY bincang santai dengan Prabowo di Kertanegara

Satu setengah jam, AHY bincang santai dengan Prabowo di Kertanegara

AGEN CASINO ONLINE

Direktur Yudhoyono Institute Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) diam-diam melakukan pertemuan dengan Ketua umum Gerindra Prabowo Subianto, Selasa (31/10) sore tadi. Keduanya melakukan pertemuan di kediaman orangtua Prabowo di Kertanegara, Jakarta.

"Tadi sore dari jam 17.00 WIB sampai 18.30 WIB. AHY dan Pak Prabowo cukup lama bertukar pikiran mengenai geo-politik internasional dan hubungannya dengan Indonesia," kata Wasekjen Demokrat Rachland Nashidik dalam pesan singkat.

Selain itu, Prabowo dan AHY juga bicara mengenai perlunya para pemimpin mengesampingkan kepentingan politik partisan saat menghadapi hal-hal mengenai kepentingan bersama, baik sebagai sesama warga negara dan bangsa.

"AHY bersilaturahmi dengan Pak Prabowo setelah berturut turut menemui Pak Jokowi, Pak Anies, Pak Ahok dan Pak JK," kata Rachland.

AHY didampingi Rachland Nashidik, Rico Rustombi, Andi Arief dan Husni Thamrin. Putra sulung SBY bersama Prabowo secara khusus mendiskusikan perlunya para pemimpin menemukan dan menyepakati common ground di tengah-tengah perbedaan-perbedaan politik yang wajar dalam demokrasi.

"Di akhir pertemuan, Pak Prabowo dan AHY saling mendoakan bagi kesehatan dan kesuksesan masing-masing. Pertemuan berlangsung satu setengah jam dalam suasana serius tapi santai," kata Rachland lagi.

Jubir Partai Demokrat ini memastikan, keduanya tidak bicara tentang Pemilu 2019 nanti. Keduanya memang sempat diisukan bakal duet di Pilpres dua tahun lagi. Tapi Rachland menegaskan, tak ada pembahasan menyangkut pilpres di pertemuan tadi.

Read More