Megawati ingatkan bacalon kepala daerah PDIP hadapi kampanye hitam dengan senyum

Megawati ingatkan bacalon kepala daerah PDIP hadapi kampanye hitam dengan senyum

AGEN CASINO ONLINE

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan pengarahan kepada bakal calon kepala daerah yang diusung di Pilkada 2018 dalam sekolah partai PDIP. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Megawati banyak mengutip ucapan, pemikiran dan dedikasi para pendiri dan tokoh bangsa untuk membuat Indonesia merdeka kepada para bakal calon kepala daerah.

Megawati, kata Hasto, menekankan kepada seluruh bakal calon kepala daerah untuk mengambil pelajaran, nilai kepemimpinan dan moral dari para pendiri bangsa.

"Bu Megawati mengingatkan ketika para pendiri bangsa, termasuk M Hatta, berjuang dengan sukarela bahkan banyak karena keyakinan Indonesia bisa merdeka, mereka rela dipenjara. Mereka memberikan yang terbaik, pemikirannya, jiwa raganya bagi bangsa dan negara," kata Hasto di Wisma Kinasih, Depok, Jawa Barat, Minggu (28/1).

Dalam pengarahan itu, Hasto menyebut Megawati mengingatkan soal larangan menyalahgunakan kekuasaan, salah satunya korupsi. Para calon kepala daerah diminta selalu memperjuangkan dan memberdayakan rakyat.

"Bagaimana gambaran politik yang memberdayakan rakyat, yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri," ujarnya.

Cara menyikapi kampanye hitam juga disampaikan oleh Megawati kepada bakal calon kepala daerah. Hasto menuturkan, Megawati meminta para bakal calon kepala daerah merespons kampanye hitam dengan senyum.

Bagi Mega, menurut Hasto, kekuasaan yang didapat melalui kampanye hitam tidak akan berjalan lama dan lancar. Lewat arahan Megawati, PDIP ingin bakal calon kepala daerah bersaing dengan cara sehat di Pilkada 2018.

"Meskipun para calon menghadapi berbagai kampanye negatif. Meskipun para calon lelah berjuang dengan rakyat. Tapi bu Mega mengingatkan terhadap kampanye sehitam apapun harus tersenyum, karena kekuasaan yang diperoleh segala cara tidak akan pernah langgeng," terangnya.

Hasto menambahkan, Megawati juga menyarankan kepada bakal calon kepala daerah untuk membangun peradaban di daerahnya tanpa harus memecah belah rakyat.

"Rakyat kami yakini bisa membedakan pemimpin mana yg hanya memecah belah demi kekuasaan, pemimpin mana yang betul-betul bekerja keras untuk kepentingan bangsa dan negara," jelas dia.

Selanjutnya, Megawati juga menyampaikan keprihatinanya terhadap musibah gizi buruk yang terjadi di Asmat, Papua.

"Kita terlalu asik didalam mendapatkan kekuasan dengan segala cara sampai lupa kekuasaan itu membangun peri kehidupan dengan memperhatikan bagaimana ibu-ibu yang hamil, anak-anak yang ada dalam kandungan yang seharusnya mendapatkan sentuhan politik dengan nilai-nilai kemanusiaan itu," ungkapnya.

Dalam kesempatan ini, Megawati sempat bercerita soal pengalamannya bersama sang ayah Soekarno dan keluarga saat keluar dari Istana Negara karena gejolak politik tahun 1965.

Ketika keluar dari Istana, lanjut Hasto, Megawati dan keluarga dilarang membawa barang-barang kecuali yang diberikan Soekarno. Mega pun bertanya soal kehidupan kelurganya kepada Soekarno usai keluar dari Istana.

Dari cerita itu, Megawati ingin melempar pesan agar seorang pemimpin dilarang menyalahgunakan, atau bahkan menjarahkan kekayaan negeri ini.

"Lalu bung Karno mengatakan untuk pensiun pun tidak tahu. Dimana harus mengurus pensiun. Dimana harus mengambil dana pensiun karena selama ini seluruh pemikiran tercurahkan untuk bangsa dan negara," ucap Hasto.

Sekolah calon kepala daerah ini akan dilaksanakan selama 6 hari terhitung sejak tanggal 28 Januari hingga 2 Februari 2018.

Di akhir kegiatan, para bakal calon kepala daerah akan diminta membuat komitemen untuk mensejahterakan rakyat, membangun generasi muda untuk diproyeksi menjadi pemimpin masa depan hingga kewajiban mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila.

"Bagaimana mereka harus membumikan pancasila dlm visi misinya, itu yang nanti akan dilakukan komitemen politik untuk bangsa dan negara," tandasnya.

Read More

Perketat SOP, DPR usul pelayanan pasien di rumah sakit berbasis gender

Perketat SOP, DPR usul pelayanan pasien di rumah sakit berbasis gender

AGEN CASINO ONLINE

Komisi IX DPR yang membidangi Kesehatan dan Ketenagakerjaan angkat bicara terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan perawat berinisial W terhadap pasien di Rumah Sakit National Hospital, Surabaya. ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf khawatir peristiwa ini memicu keresahan pasien di semua rumah sakit yang akan di Indonesia.

"Rasa curiga itu akan jadi besar," ujarnya di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Minggu (28/1).

Dia menyayangkan perilaku tak senonoh yang diduga dilakukan perawat terhadap pasien. Sebab, sesungguhnya perawat maupun dokter telah disumpah untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Ada etika yang tertuang dalam UU keperawatan dan UU kesehatan.

"Ketika dia main-main, berarti dia melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi. Kedua melanggar UU. Sanksinya apa? Sanksi hukum. Dari organisasi profesi, dalam hal ini keperawatan, tentu memberikan sanksi sampai kepada pencabutan surat praktik dia," ucapnya.

Proses hukum harus tetap berjalan. Namun, pembenahan di internal tenaga kesehatan juga harus dijalankan. Berangkat dari kasus ini, fasilitas kesehatan baik rumah sakit maupun klinik harus memperketat Standar Operasi Prosedur (SOP) tenaga medis. Misalnya, perawat tidak diperkenankan masuk sendirian ke kamar pasien. Selain itu, pelayanan terhadap pasien dilakukan berbasis gender. Perawat perempuan menangani pasien perempuan. Perawat lelaki melayani pasien lelaki.

"Misal dimandikan sebaiknya satu gender. Jadi kalau perempuan sama perempuan dong. Laki-laki demikian. SOP ini yang kita minta ke pemerintah. Agar dibuat jelas. Nanti kita juga panggil ke komisi, pengen tahu peran pemerintah, rumah sakit, peran dinas kesehatan dalam melakukan fungsi pengawasan gimana," bebernya.

Dede menambahkan, seleksi untuk perawat juga harus diperketat. Alasannya, dengan jumlah tenaga perawat yang sangat banyak, otomatis mempengaruhi fungsi pengawasan. Sehingga pengawasan menjadi lemah. Dia menyebutkan, saat ini jumlah tenaga perawat sudah lebih dari 400.000. Dari sisi kuota, Dede melihat sudah memenuhi. bahkan setiap tahun ada puluhan ribu perawat lulusan akper, atau akademi keperawatan, kesulitan bekerja di fasilitas kesehatan.

Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat ini juga mengkritik badan pengawas di rumah sakit yang kurang bekerja maksimal. Keberadaannya seolah hanya untuk memenuhi aturan.

"Tetapi fungsi pengawasan seperti apa, hanya terlihat di pembukuan. Realitanya, pasien (jika ada masalah sama rumah sakit), mengadu ke badan pengawas ke rumah sakit tersebut. Badan pengawas langsung membuat komite untuk menyelidiki aduan dan sanksi dilanjutkan ke dinas. Artinya fungsi badan pengawas ini tidak berjalan saat ini. Ini kurang dioptimalkan," ucapnya.

Read More

Disindir partai biang kerok, PDIP sarankan ulama 212 beri imbauan menyejukkan

Disindir partai biang kerok, PDIP sarankan ulama 212 beri imbauan menyejukkan

AGEN CASINO ONLINE

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah meminta para ulama dan tokoh agama yang tergabung dalam presidium alumni 212 memberikan pernyataan yang sejuk dan mempererat persatuan bangsa. Basarah menyebut para ulama tersebut sedang berpolitik jika tidak memberikan imbauan yang mempererat persatuan sesama umat Islam dan bangsa.

Pernyataan ini menyikapi sindiran dari alumni 212 yang menyebut ada satu partai penguasa berwarna merah menjadi biang kerok dari segala kekacauan di Indonesia.

"Kalau ulama-ulama tersebut tidak memberikan imbauan yang memperkuat ukhuwah Islamiyah, watoniah dan basariah itu berarti ulama-ulama tersebut sedang berpolitik," kata Basarah di Wisma Kinasih, Depok, Jawa Barat, Minggu (28/1).

Basarah mempertanyakan indikator yang dipakai alumni 212 menyebut PDIP sebagai sumber dari segala kekacauan di negeri ini.

"Parameternya dalam biang kerok itu dalam hal apa? Indikatornya apa? Maka tadi saya katakan, kalau pernyataan itu adalah pernyataan politik maka tentu kita tidak meletakkan pernyataan itu sebagai pernyataan tokoh-tokoh agama," ujar Basarah.

Dengan sindiran partai biang kerok, Basarah meyakini PDIP justru akan mendapat simpati dari masyarakat. Hal ini karena karakteristik masyarakat Indonesia yang cenderung mudah memberikan simpati ketika ada seseorang atau kelompok yang didzalimi.

"Nah kami percaya dengan didzalimi semacam ini simpati rakyat akan terus mengalir dan memberikan dukungan doa dan restu bagi perjuangan PDIP," tegasnya.

Ketua Fraksi PDIP di MPR ini menambahkan, pihaknya belum menentukan langkah yang akan dilakukan untuk merespons sindiran presidium 212. Namun, Basarah menyebut tidak semua persoalan akan dibawa ke ranah hukum meski mengandung unsur pidana.

PDIP, lanjut Basarah, bisa saja hanya meminta klarifikasi kepada presidium alumni 212 terkait partai penguasa yang menjadi biang kerok kekacauan di Indonesia.

"Bisa saja ada cara-cara dalam Islam itu tabayun, klarifikasi, ketemu silaturahmi," tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan para bakal calon kepala daerah yang diusung di Pilkada 2018 kembali diserang dengan berbagai isu dalam beberapa hari terakhir. Namun, Hasto tidak menjelaskan secara gamblang bentuk serangan yang ditujukan kepada bakal calon kepala daerah yang diusung PDIP itu.

"Kita kemarin baru dapat serangan berbagai serangan untuk calon-calon dari PDIP," kata Hasto.

Hasto menyebut ada pihak yang khawatir dengan konsolidasi yang dilakukan PDIP serta kedekatan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo dalam Pilkada 2018.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif mengatakan ada satu partai yang menjadi biang kerok dari segala kekacauan di Indonesia. Partai itu, kata Slamet, merupakan salah satu partai penguasa di negeri ini.

"Ada satu partai yang menurut kami menjadi target utama kami untuk tinggalkan karena bagi kami partai tersebut biang kerok dari persoalan di bangsa dan negara ini," kata Slamet dalam konferensi pers hasil Musyawarah Nasional (Munas) ke I Ulama, Tokoh dan Aktivis 212 di Masjid Al Ittihad, Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (27/1).

"(Partai mana?) Ya pura-pura enggak tahu. Partai yang berkuasa saat ini, bajunya sama dengan TvOne tapi hatinya berbeda," ucapnya ketika ditanya wartawan.

Read More

PDIP kumpulkan legislator asal Jateng menangkan Ganjar-Yasin

PDIP kumpulkan legislator asal Jateng menangkan Ganjar-Yasin

AGEN CASINO ONLINE

Seluruh anggota DPRD dan DPR dari DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Tengah bakal dikumpulkan dalam acara Legislator Summit. Selain untuk menyesuaikan kepentingan partai dan konstituen, acara ini sekaligus juga konsolidasi untuk kemenangan Ganjar Pranowo-Taj Yasin dalam Pilgub Jawa Tengah 2018.

Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, Bambang Wuryanto mengatakan kegiatan Legislator Summit akan diselenggarakan selama tiga hari mulai Jumat (2/2) di Semarang. "Sistem legislasi kan tidak hanya dari partai saja. Ada unsur individu. Selain punya hubungan dengan partai, juga harus memenuhi janji-janji kepada konstituen. Ini dua hal yang berbeda. Kalau kepentingan partai beda dari kepentingan konstituen, bisa ribut," terangnya, Jumat (26/1).

Bambang mengatakan jangan sampai legislator hanya menyampaikan aspirasi untuk daerah dengan massa yang paling banyak memilih. Padahal aspirasi dari PDIP adalah memperjuangkan rakyat miskin. "Jadi jangan sampai, kepentingan individu atau konstituen mengalahkan kepentingan partai," tegasnya.

Karena itu, PDIP mengumpulkan semua legislator yang sudah berpengalaman minimal empat tahun, untuk melahirkan pradigma baru sebagai anggota dewan. Mereka akan diberi ruang untuk berdiskusi membuat rumus agar tidak ada masalah antara kepentingan partai dan individu. "Anggota dewan kabupaten/kota ada 304. Provinsi Jateng 27 dikurangi Bu Nuniek karena meninggal. Dan DPR RI ada 18 orang. Mereka akan diskusi membuat rumusan," tegasnya.

Selain membuat paradigma baru, dikumpulkannya legislator ini juga untuk mengawal pencalonan Ganjar-Yasin untuk menduduki kepala daerah periode 2018-2023. "Kalau soal penyamaan satu suara itu gampang. Tinggal instruksi kamu begini, kamu begitu, selesai," tegasnya.

Read More

LKS Tripnas sepakat tetapkan 9 agenda kerja bidang ketenagakerjaan 2018

LKS Tripnas sepakat tetapkan 9 agenda kerja bidang ketenagakerjaan 2018

AGEN CASINO ONLINE

Mengawali Tahun 2018 Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas) menggelar sidang pleno pertama yang dipimpin langsung Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dhakiri selaku Ketua LKS Tripnas di kantor Kemnaker, Jakarta pada Jumat (26/1).

Sidang pleno pertama LKS Tripartit yang dihadiri perwakilan dari unsur pemerintah, pekerja dan pengusaha ini berhasil menyepakati dan menetapkan 9 agenda kerja di bidang ketenagakerjaan yang akan dibahas secara bersama-sama selama satu tahun ke depan.

"Saya mengapresiasi kinerja LKS Tripnas selama tahun 2017 telah menggelar 26 kali rapat badan pekerja, 3 kali sidang pleno. dan menghasilkan 26 pokok-pokok pikiran, Agenda kerja LKS Tripnas akan dilanjutkan dan terus diperkuat pada tahun 2018, kata Menaker Hanif.

LKS Tripartit Nasional adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh di Indonesia.

Menaker Hanif mengatakan penetapan agenda kerja tahun 2018 harus dilakukan sebagai acuan kinerja selam satu tahun ke depan dan meneruskan beberapa agenda di tahun 2017 yang belum rampung. Dan pembahasannya yang harus dilanjutkan di tahun 2018.

"Agenda LKS Trinas Tahun 2018 harus di tetapkan sebagai acuan atau pedoman bagi kinerja anggota LKS Tripnas untuk melaksanakan rapat badan pekerja maupun sidang pleno LKS Tripnas," katanya.

9 agenda kerja LKS Tripnas bidang ketenagakerjaan adalah:

1. Revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

2. Penyusunan jadwal agenda kerja rapat badan pekerja LKS Tripartit nasional ke 1 tahun 2018

3. Dampak digitalisasi terhadap sektor ketenagakerjaan

4. Perlindungan kerja bagi pekerja/buruh di sektor maritim

5. Penyusunan pedoman tata tertib mekanisme pengaduan kasus ketenagakerjaan ke forum internasional (ILO)

6. Pembahasan isu-isu aktual

7. Pembahasan tindak lanjut MoU Pengawasan antara Menaker dan Kapolri

8. Konsolidasi LKS Tripartit Nasional dengan LKS Tripartit Provinsi

9. Rapat Pleno

Menaker Hanif menambahkan, agenda yang ditetapkan harus disesuaikan dengan waktu dan kemampuan anggota LKS Tripnas. Hal ini bertujuan agar masukan-masukan yang diberikan benar-benar komprehensif dan dapat dijadikan acuan dalam memberikan pertimbangan saran dan pendapat bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan-kebijakan di bidang ketenagakerjaan.

"Kita mengajak dan mengingatkan kepada unsur pemerintah, serikat pekerja/serikat buruh dan asosiasi pengusaha APINDO agar terus berkolaborasi dan bekerjasama untuk membangun ketenagakerjaan Indonesia ke arah yang lebih baik," kata Menaker Hanif.

"Para anggota Tripartit juga harus berkomitmen untuk memberdayakan lembaga, membangun komunikasi, konsultasi, musyawarah sehingga menjadi ujung tombak dalam pengembangan hubungan industrial dan penyelesaian permasalahan di bidang ketenagakerjaan," kata Hanif.

Read More

Tak masalah, PPP sebut jenderal Polri jadi Pj Gubernur tak salahi aturan

Tak masalah, PPP sebut jenderal Polri jadi Pj Gubernur tak salahi aturan

AGEN CASINO ONLINE

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PPP Ahmad Baidowi menilai penunjukan dua perwira tinggi Polri menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara tidak menyalahi aturan. Penunjukan dua pati Polri itu sah saja jika merujuk pada pasal 201 Ayat 10 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Selain UU, ada aturan turunan yang memperbolehkan penunjukan pati TNI-Polri sebagai Pelaksana Tugas atau Penjabat Gubernur yakni tertuang dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

"Siapapun yang diperbolehkan (memenuhi syarat) menurut UU 10/2016 pasal 201 ayat 10 bisa diajukan sebagai Plt/Pjs asalkan memenuhi persyaratan baik dari aspek kemampuan maupun aspek kepangkatan," kata Awiek saat dihubungi, Jumat (27/1).

Bagi PPP yang terpenting adalah perwira Polri yang ditunjuk sebagai PJ Gubernur bisa menjaga netralitas. Hal ini agar kecurigaan publik soal aparat penegak tidak netral dalam Pilkada bisa dihilangkan.

"Sehingga kekhawatiran sejumlah pihak bisa diminimalisasir," tegasnya.

Awiek tak mau ikut campur terkait alasan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengusulkan nama dua perwira Polri menjadi PJ Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara. Penunjukan itu merupakan wewenang Mendagri dengan melihat sosok yang dianggap layak menjadi PJ Gubernur.

"Nah, itu kewenangan Mendagri menunjuk orang yang dianggap pas dan mampu menjdi Pjs. Banyak yang memenuhi persyaratan dari aspek kepangkatan, tapi apakah kemudian pas di situ. Tinggal sekarang apakah disetujui presiden atau tidak," tandasnya.

Pandangan Awiek sejalan dengan alasan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Tjahjo mengatakan, dasar hukum diusulkannya dua nama perwira tinggi Polri sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Sumatera Utara tak melanggar aturan.

Dasar hukum yang dipakai yakni pasal 201 Ayat 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang menyebutkan, "Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Aturan lain yang menjadi dasar usulan pengangkatan penjabat gubernur dari Polri adalah Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara yang berbunyi, "Penjabat gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkup pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi".

Read More

Polisi tangkap pria peremas dada perempuan di Gunungkidul

Polisi tangkap pria peremas dada perempuan di Gunungkidul

AGEN CASINO ONLINE

Pelecehan seksual terhadap wanita yang tengah mengendarai sepeda motor terjadi di Kabupaten Gunungkidul. Seorang perempuan perempuan berinisial P (19) menjadi korban pelecehan seksual saat tengah mengendarai sepeda motor di Jalan Yogyakarta-Wonosari. Tepatnya di kompleks Hutan Tleseh, Kecamatan Playen pada Selasa (23/1) yang lalu.

Kapolres Gunungkidul AKBP Ahmad Fuadi mengatakan, polisi telah mengamankan RHN (35), warga Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul. Dia adalah pelaku pelecehan seksual terhadap korban P. RHN meremas bagian dada P.

"Korban saat itu sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya di Gading, Kecamatan Playen. Korban pulang menggunakan sepeda motor. Korban tak menyadari kalau dirinya dibuntuti oleh pelaku," ujar Ahmad, Kamis (25/1).

Ahmad menuturkan sesampainya di daerah Hutan Tleseh, RHN pun melakukan aksinya. RHN meremas dada sebelah kanan R dengan menggunakan tangan kirinya. Korban sempat berteriak minta tolong. Tetapi saat itu kondisi jalan sepi.

"Korban teriak tetapi enggak ada yang menolong karena sepi dan jauh dari pemukiman. Sehingga tak ada yang membantu korban. Korban usai diremas dadanya oleh pelaku langsung syok dan tak sempat melakukan pengejaran terhadap pelaku," ungkap Ahmad.

Ahmad menerangkan kejadian yang menimpa korban R terjadi kurang lebih pukul 18.30 WIB. Tetapi baru dilaporkan ke pihak kepolisian pada pukul 00.15 WIB. Petugas pun langsung melakukan penyelidikan dan mengamankan RHN pada Rabu (24/1).

"Pelaku ditangkap di rumahnya dan mengakui perbuatannya. Pelaku akan dijerat dengan pasal 289 atau 281 KUHP mengenai pelecehan seksual," tutup Ahmad.

Read More