'Setnov hanya dengar dari orang lain Puan dan Pramono terima USD 500 ribu'

'Setnov hanya dengar dari orang lain Puan dan Pramono terima USD 500 ribu'

AGEN CASINO ONLINE

Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah mengatakan, pernyataan terdakwa kasus korupsi proyek e-KTP Setya Novanto dalam lanjutan soal Puan Maharani dan Pramono Anung menerima USD 500 ribu adalah gegabah secara hukum. Menurutnya, Novanto hanya mendengar dari orang lain, yaitu Made Oka Masagung.

"Itu merupakan pernyataan yang secara hukum gegabah dan strategi untuk menjadikan majelis hakim dan penuntut umum tidak fokus untuk membuktikan kesalahan terdakwa (Setya Novanto)," ucap Basarah, Kamis (22/3).

Dia melanjutkan, Setya Novanto bukanlah orang yang melihat, mendengar, mengalami sendiri peristiwa tersebut. Melainkan hanya mendasarkan pada pernyataan orang lain yang juga tersangka dalam kasus korupsi e-KTP.

"Dengan demikian pernyataan Setya Novanto tidak dapat dikualifikasikan sebagai saksi sebagai salah satu alat bukti dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP sepanjang tidak dilengkapi dan didukung dengan alat bukti lainnya. Dalam hukum acara Pidana kesaksian Setya Novanto ini disebut sebagai Terstimoniun de auditu yaitu kesaksian karena mendengar dari orang lain yang tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti langsung," jelas anggota Komisi III DPR RI ini.

Pria yang juga akan menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua MPR ini menerangkan, jika pernyataan Setya Novanto dikualifikasikan sebagai keterangan terdakwa, sebagai salah satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Jika dibandingkan alat bukti lainnya seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, maka itu tak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan.

"Artinya penuntut umum dan persidangan tetap mempunyai kewajiban membuktikan kesalahan terdakwa dengan alat bukti yang lain. Dengan demikian keterangan terdakwa tidak dapat dianggap sebagai kebenaran materiil tanpa dikuatkan dengan alat bukti yang lain," ungkap Basarah.

Dia juga menuturkan, kredibilitas seseorang yang memberikan keterangan di pengadilan juga sangat mempengaruhi bobot kebenaran keterangan yang diberikannya. Selama ini, menurut Basarah, Setya Novanto adalah orang yang dikategorikan tidak kooperatif dalam menghadapi kasus hukum yang menimpanya.

Sejumlah tindakan, lanjut dia, menghambat penuntasan kasus ini adalah Mulai dari mangkir memenuhi panggilan KPK, masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) hingga sampai saat ini berbelit-belit dalam persidangan. Dan yang lebih aneh adalah tidak mengakui melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, namun justru mengajukan justice collaborator (JC).

"Itu hanyalah bagian strategi untuk lolos dari jerat hukum dan mengaburkan perkara yang menjeratnya," tutupnya.

Read More

PLTU tak lagi dibangun, ini cara pemerintah penuhi kebutuhan listrik di Jawa

PLTU tak lagi dibangun, ini cara pemerintah penuhi kebutuhan listrik di Jawa

AGEN CASINO ONLINE

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan, pemerintah menetapkan tidak ada penambahan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Pulau Jawa. Namun untuk memenuhi kebutuhan akan mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG).

Ddalam pembangunan pembangkit listrik pemerintah akan menyesuaikan kebutuhan, sebab itu telah ditetapkan tidak pembangunan PLTU di Jawa, di luar yang sudah berkontrak dengan PLN dan melakukan konstruksi.

"Untuk pulau Jawa kecuali sudah tender PPA (jual beli listrik) untuk PLTU tidak adalagi. Tolong yang punya tanah besar-besar bikin resort saja," kata Jonan di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Kamis (23/3).

Menurutnya, pembangunan PLTG merupakan solusi, mengingat Jawa memiliki sumber gas sehingga dapat dimanfaatkan untuk memenuhi bahan bakar energi pembangkit. "Di Jawa gimana? gampang satu di Jawa sumber gas banyak, jumlahnya signifkan," tutur Jonan.

Dengan pasokan gas yang jauh lebih dekat ketimbang batubara yang berasal dari Kalimantan dan Sumatera, tentunya harga listrik yang diproduksi dari PLTG akan menjadi lebih murah. "Kalau mau pakai pipa harga lebih kompetitif. Ada sumur Jambaran Tiung Biru, bisa dipasok pakai pipa," tandasnya.

Read More

Ical: Sekarang Wapres kan Pak JK, alangkah baiknya dari Golkar lagi

Ical: Sekarang Wapres kan Pak JK, alangkah baiknya dari Golkar lagi

AGEN CASINO ONLINE

Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie berharap Joko Widodo (Jokowi) bisa memilih kader Golkar sebagai calon wakil presidennya di Pilpres 2019. Dia mencontohkan saat ini Jokowi memiliki wakil presiden Jusuf Kalla yang juga merupakan politikus senior Golkar. Ical, sapaan akrabnya, berharap hal serupa juga terjadi di 2019 yaitu kader Golkar kembali menjadi wakil presiden apabila Jokowi terpilih.

"Insya Allah. Sekarang ini kan Pak JK. Alangkah baiknya juga dari Golkar lagi," ucap Ical di sela-sela Rakernas Golkar, Jakarta, Kamis (22/3/2018).

Meski demikian, dia enggan menyebutkan siapa kader Golkar yang layak untuk mendampinginya Jokowi. Mantan Menko Kesra ini menilai banyak kader partai beringin yang layak.

"Saya kira nanti kita lihatlah dari partai Golkar. Kan banyak dari partai Golkar calonnya. Calon yang menonjol tentu ada," sebut Ical.

Sementara itu, saat ditanya apakah Golkar akan menyodorkan nama cawapres untuk Jokowi, Ical mengatakan "Insya Allah."

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengklaim Presiden Joko Widodo (Jokowi) merasa nyaman dengan kader partai berlambang Beringin itu. Apalagi, jika Jokowi harus berpasangan dengan kader Golkar.

"Hari ini Pak Presiden berpasangan dengan kader dari partai Golkar. Dan tentunya Bapak Presiden cukup nyaman berpasangan dengan kader partai Golkar," ucap Airlangga saat dia membuka acara Rakernas Partai Golkar yang disambut tepuk tangan di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (22/3).

Read More

Kenaikan utang pemerintah jadi perdebatan politik, ini kata Menko Darmin

Kenaikan utang pemerintah jadi perdebatan politik, ini kata Menko Darmin

AGEN CASINO ONLINE

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution menanggapi posisi kenaikan utang Indonesia yang dijadikan sebagai perdebatan politik. Menurutnya, bisa saja utang tidak meningkat tetapi dengan syarat pembangunan infrastruktur menjadi lambat.

"Jadi itu hanya dikembangkan ke arah isu politik, yang sebetulnya pilihannya bisa saja pemerintah tidak menambah utang tapi infrastruktur-nya mungkin diperlambat. Mau pilih yang mana? Bikin infrastruktur itu kan untuk menghidupkan ekonomi masyarakat," ujar Darmin di Kantornya, Jakarta, Senin (20/3).

Darmin mengatakan, utang meningkat karena simpanan (saving) Indonesia tidak cukup besar untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Sejauh ini pun, pemerintah secara intensif telah menjelaskan kepada masyarakat terkait penggunaan penarikan utang tersebut.

"Kita sudah jelaskan semuanya mengenai utang. Bahwa kita itu, memang perlu membangun infrastruktur ya kan. Kita saving nya tidak cukup tinggi sehingga kita perlu dana itu juga bukannya sesuatu yang berlebihan di luar kontrol karena rasio utang kita terhadap PDB nya itu masih rendah dibandingkan dengan beberapa negara lain," jelas Darmin.

Pembangunan infrastruktur memang membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga tidak dapat langsung dirasakan bagaimana manfaatnya kepada masyarakat. Namun demikian, dia memastikan, pembangunan infrastruktur masih sesuai target.

"Memang persoalannya kan membangun infrastruktur itu bukan setahun dua tahun. Dia itu membangun waduk bisa bertahun-tahun sehingga pengeluarannya sudah terjadi, tapi hasilnya belum dapat. Kenapa karena infrastruktur nya belum selesai tapi berjalan," jelasnya.

Darmin menambahkan, pihaknya akan segera melapor kepada Presiden Joko Widodo terkait perkembangan pembangunan infrastruktur yang pembangunannya masih berjalan dan telah selesai. Sehingga, tidak ada lagi perdebatan peningkatan utang tidak produktif. "Dalam waktu dekat kita akan melaporkan ke Presiden mengenai perkembangan infrastruktur strategis. Supaya jelas ada berapa yang sudah selesai, ada berapa yang sedang dibangun. Ada berapa itu jumlah dan nilainya loh," jelasnya.

"Ada berapa yang pembangunannya berjalan jauh menunggu tidak terlalu lama selesai dan seterusnya. Sehingga persoalan itu adalah soal pilihan bukan karena terpaksa. Bisa saja tidak berutang atau dikurangi, tapi dikurangi membangun infrastruktur nya. Mau pilih yang mana, jadi pertanyaan politiknya itu."

Sebelumnya, Pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang mengklaim utang pemerintah saat ini masih aman, bahkan jika dibandingkan Jepang mendapatkan sejumlah kritikan. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M Sohibul Iman mengatakan Sri Mulyani tak bisa membandingkan utang Indonesia dengan utang Jepang.

"Utang luar negeri Indonesia dibanding-bandingkan dengan Jepang, itu tidak apple to apple. Utang Indonesia ini sudah mengkhawatirkan, tak bisa dibandingkan dengan Jepang," ujar Sohibul di Solo, Sabtu (17/3).

Meski secara rasio utang Jepang lebih tinggi, yakni mencapai 200 persen lebih, namun menurut dia, Jepang mempunyai fundamental ekonomi yang lebih kuat dibanding negara kita. Apalagi, surat utang di Jepang itu lebih banyak dimiliki oleh warganya sendiri.

"Surat utang di Jepang itu lebih banyak dimiliki oleh warganya sendiri, bunganya juga sangat kecil. Berbeda dengan di Indonesia yang bunganya besar," katanya.

Read More

Dubes Uni Eropa melawat ke Papua, gali informasi dari warga

Dubes Uni Eropa melawat ke Papua, gali informasi dari warga

AGEN CASINO ONLINE

Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Gurend memulai lawatan empat hari ke Provinsi Papua, termasuk ke Jayapura serta ke Wamena. Kunjungan itu dimulai hari ini.

Guerend bertujuan melihat secara langsung dan memperoleh informasi perkembangan terakhir di Papua, termasuk mengenai pembangunan perekonomian, pemilihan kepala daerah (pilkada), tata kelola pemerintahan, hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan.

Kunjungan ke Papua ini merupakan yang kedua kalinya bagi Duta Besar Gurend sejak dia ditugaskan di Indonesia mulai September 2015.

Duta Besar Uni Eropa dijadwalkan untuk bertemu dengan berbagai pemangku kepentingan di pemerintahan daerah, perwakilan rakyat daerah dan masyarakat sipil, termasuk Pejabat Sementara Gubernur Papua Soedarmo, Kepala Kepolisian Daerah Irjen. Pol. Boy Rafli Amar, Wakil Ketua DPR Papua Fernando Tinal, serta pemerintahan daerah Wamena.

"Uni Eropa memiliki hubungan baik dengan Indonesia. Kita bekerja sama dalam berbagai bidang, seperti perdagangan, perubahan iklim, tata kelola pemerintahan, demokrasi dan hak asasi manusia. Banyak dari program kerja sama pembangunan Uni Eropa di Indonesia secara langsung membawa manfaat bagi provinsi Papua dan warganya," kata Dubes Gurend seperti dikutip dari rilis resmi Kantor Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia (19/3).

"Misalnya di bidang kesehatan, pendidikan, dukungan terhadap upaya mitigasi perubahan iklim dan pembangunan perekonomian yang berkelanjutan," lanjut sang Dubes Uni Eropa.

Selain berdiskusi dengan pemerintah daerah, Duta Besar Gurend akan melangsungkan pertemuan dengan masyarakat sipil, khususnya membahas lingkungan hidup dan perubahan iklim tentang bantuan yang dibutuhkan di masa depan hingga tentang peningkatan kapasitas dan advokasi.

Tahun ini, Uni Eropa berencana untuk membuka peluang mengajukan proposal untuk membantu masyarakat sipil di Indonesia, khususnya di daerah tertinggal. Uni Eropa tengah mengkaji pula dukungan untuk perlindungan Segitiga Terumbu Karang Sulu Sulawesi dan dukungan untuk produsen kelapa sawit skala kecil untuk memproduksi secara berkelanjutan.

Read More

Polisi di Makassar dalami percetakan KTP palsu yang libatkan pasutri

Polisi di Makassar dalami percetakan KTP palsu yang libatkan pasutri

AGEN CASINO ONLINE

Reserse Kriminal Polsek Rappocini, Makassar, tengah mendalami percetakan yang diduga memproduksi banyak dokumen-dokumen palsu, salah satunya KTP. Penyelidikan ini dilakukan menyusul tertangkapnya pasangan suami istri, Sarman, (56) dan Fatmawati, (45) serta rekannya seorang ibu rumah tangga, Mantasia (48).

Ketiganya merupakan pelaku pemalsuan dokumen berupa KTP, kartu kesehatan dan Kartu Keluarga (KK). Kanit Reskrim Polsek Rappocini, Iptu Iqbal Usman menjelaskan, pengakuan sementara dari para pelaku yang diamankan, Kamis (15/3) lalu itu, KTP palsu dan dokumen lainnya digunakan untuk mengajukan kredit motor ke jasa keuangan.

Namun, kata dia, tidak tertutup kemungkinan dokumen-dokumen palsu itu juga digunakan untuk kepentingan lainnya, seperti untuk kepentingan Pilkada.

Karena itu, pihaknya terus mendalami keterangan ketiga pelaku berikut percetakan tempat mereka mencetak dengan harga Rp 150 ribu per kartu. Sejak laporan masuk, pihaknya terus mendalami dan mencari orang-orang percetakan itu tapi belum ditemukan hingga kini.

Menurutnya, tempat usaha percetakan itu berukuran kecil dan selalu tertutup. Pintunya dua lapis, tidak pernah terbuka sebagaimana usaha percetakan lainnya.

"Olehnya kita menduga kuat percetakan itu jadi tempat kegiatan-kegiatan yang melanggar aturan. Tapi hingga saat ini orang-orang percetakan itu belum kita temukan," kata Iptu Iqbal, Selasa (20/3).

Read More

Diperiksa polisi, Fahri Hamzah sebut Presiden PKS merusak reputasinya

Diperiksa polisi, Fahri Hamzah sebut Presiden PKS merusak reputasinya

AGEN CASINO ONLINE

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah memenuhi panggilan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Senin (19/3). Fahri tiba sekira pukul 10.35 WIB, didampingi tim penasihat hukumnya.

"Saya diundang oleh Polda Metro untuk menindaklanjuti tentang laporan saya pekan lalu. Tentu saya akan diambil berita acara pemeriksaan sebagai pelapor, dan saya membawa kembali semua bukti dan laporan yang pernah saya buat. Sehingga mudah-mudahan saya bisa mengisi semua BAP dengan cepat, saya berharap kasus ini bisa cepat selesai. Istilahnya bisa sampai di ujung," ujar Fahri di lokasi, Senin (19/3).

Menurut Fahri, kata-kata Presiden PKS Sohibul Iman telah merusak citranya. Sehingga menurutnya, hal ini tidak bisa didiamkan.

"Dia melakukan, bisa dikatakan menyerang di depan publik dengan mengatakan saya berbohong dan membangkang. Ini kalimat yang dia tidak punya dasar untuk menyatakannya," ujarnya.

"Ada dasar pun, saya bisa menjadi tergerus reputasinya, atau pernyataan beliau itu bisa menjadi tidak menyenangkan, atau bisa menjadi fitnah apalagi dia menyatakan tanpa dasar," sambungnya.

Dengan pemanggilan ini, Fahri mengaku membawa bukti-bukti yang memperkuat laporannya saat itu.

"Kalau kemarin sudah kita bawa video. Ada link media yang memuat pernyataan saudara Sohibul Iman dan saya kira, kita melengkapi data-data lain apabila diperlukan, sebab apa dasar dari pernyataan beliau, kita sudah siapkan dokumennya," pungkasnya.

Read More