Politikus PKS: Selama ini ada kesan KPK itu superman, bukan super tim

Politikus PKS: Selama ini ada kesan KPK itu superman, bukan super tim

AGEN CASINO ONLINE

Anggota Komisi III dari Fraksi PKS Nasir Djamil mengatakan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia harus ada pembagian kekuatan antara 3 lembaga penegak hukum, yakni Kepolisian, Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini karena selama ini KPK terkesan mengambil alih semua kerja pemberantasan korupsi.

"Selama ini ada kesan KPK itu superman, bukan super tim," kata Nasir dalam diskusi perspektif Indonesia bertajuk 'Perlukah Densus Tipikor' di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta, Sabtu (21/10).

Nasir menuturkan, selama ini terjadi gesekan dan tumpang tindih tugas pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK, Kejaksaan Agung dan Kepolisian.

"Jadi ada kecenderungan benturan di lapangan, ada kecenderungan tumpang tindih," tegasnya.

Padahal, Nasir berpandangan, KPK memiliki kewenangan besar untuk melakukan supervisi kasus-kasus korupsi yang mandek di Kepolisian dan Kejaksaan.

"KPK itu adalah polisinya polisi. KPK itu adalah jaksanya jaksa karena mereka punya kewenangan melakukan monitoring bahkan bisa mengambil kasus yang ditangani oleh jaksa karena mandek atau ada intervensi dan sebagainya," ujarnya.

Untuk itu, dia menegaskan, harus dipertegas soal aturan main dan standar operasional prosedur dari 3 lembaga yang berwenang menangani perkara korupsi itu. Pasalnya, semua penegak hukum harus mempertanggungjawabkan pekerjaan masing-masing.

"Karena kalau institusi penegak hukum tidak bisa dipertanggungjawabkan pekerjaannya, itu ada dua gendangnya, ada dua efeknya: pertama dia cari duit, yang kedua cari popularitas," tambahnya.

Selain aturan main, mekanisme pengawasan kasus perlu diperbaiki agar tercipta harmonisasi antar lembaga penegak hukum. Kemudian, kata Nasir, diperlukan juga pemetaan kerja serta jenis program prioritas dari masing-masing lembaga.

"Selama ini kan dalam hal pencegahan, pelaporan kekayaan, gratifikasi atau penindakan kan harus jelas," tandas Nasir.

Politikus PKS ini menjelaskan, ada 5 poin yang harus diprioritaskan 3 lembaga penegak hukum itu agar mendongkrak Indeks Persepsi Korupsi Indonesia.

"Pertama, political corruption. Kedua, korupsi di aparat penegak hukum kemudian korupsi di sektor konsesi SDA, keempat korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa, kelima korupsi di sektor pelayanan publik," tukasnya.

Read More

Kemendagri kirim tim ke Saudi untuk pelayanan e-KTP bagi TKI

Kemendagri kirim tim ke Saudi untuk pelayanan e-KTP bagi TKI

AGEN CASINO ONLINE

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengirim tim ke Arab Saudi dalam rangka membuka pelayanan perekaman dan pencetakan e-KTP bagi WNI khususnya TKI dan TKW yang bekerja di sana. Ini sebagai salah satu upaya Kemendagri untuk memperbaiki data kependudukan khususnya menghadapi Pemilu 2019.

"Hari ini tim kecil kami ke Makkah dan Madinah untuk TKW-TKW yang ada di sana supaya nanti bisa menggunakan hak pilih baik di Pilkada maupun Pilpres. Itu bentuk dari kami menjemput bola," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ditemui di Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/10)

Dari 261 juta warga yang telah memiliki NIK, 1 juta di antaranya memiliki NIK dobel. Masih ada juga warga yang memiliki KTP dobel.

Perbaikan data ini terus dilakukan salah satunya dengan langsung jemput bola ke Arab Saudi. Banyak juga warga yang belum merekam data e-KTP karena tinggal di luar negeri.

Tjahjo mengatakan pihaknya tidak ingin pada pelaksanaan Pemilu atau Pilkada warga berbondong datang ke TPS kendati belum melakukan perekaman e-KTP. "Jangan sampai kayak DKI kemarin pas hari pencoblosan datang padahal belum terdata dan merekam," ujarnya.

Read More

Prabowo minta biar rakyat yang menilai tiga tahun Jokowi-JK

Prabowo minta biar rakyat yang menilai tiga tahun Jokowi-JK

AGEN CASINO ONLINE

Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla telah memasuki usia tiga tahun. Kini keduanya menyisakan waktu dua tahun untuk membuktikan hasil kerja beserta janji kampanyenya.

Sebagai rival Jokowi pada Pemilihan Presiden 2014 lalu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tak ingin berkomentar dengan hasil kerja pemerintahan 3 tahun Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Sebab, yang pantas menilai adalah rakyat Indonesia sendiri.

"Saya kira biar nanti yang menilai rakyatlah, jangan saya pribadi menilai," kata Prabowo usai menghadiri Conference on Indonesian Foreign Policy di The Hall Kasablanka, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (21/10).

Prabowo juga enggan memberi masukan kepada 3 tahun Jokowi-JK. Menurutnya, DPR lah yang dapat mengevaluasi pemerintah bila ada target yang belum terealisasi maupun kinerja yang belum optimal.

"Saya kira kita ada DPR, nanti lewat DPR kita sampaikan semua ya," singkatnya.

Read More

Ketua DPR Setya Novanto puji Presiden Jokowi dekat dengan rakyat

Ketua DPR Setya Novanto puji Presiden Jokowi dekat dengan rakyat

AGEN CASINO ONLINE

Ketua DPR Setya Novanto menghadiri acara Haul dan Khotmil Alquran di Pondok Pesantren Khas Kempek Cirebon, Jawa Barat, Jumat (20/10). Acara tersebut juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo.

Setya Novanto sempat melaksanakan salat berjemaah dengan Presiden Jokowi. Usai salat magrib, Setya Novanto sempat berbincang dengan Jokowi. Dia juga memberikan aspresiasi kepada Jokowi yang rutin turun langsung melihat kondisi rakyat dari dekat.

"Tentu memberikan apresiasi langkah-langkah Presiden melihat langsung kepada masyarakat bahwa situasi sekarang ini harus dekat dengan rakyat dan mengetahui langsung kondisi masyarakat," kata Setya Novanto, Cirebon, Jawa Barat, Jumat (20/10) malam.

Setnov mengapresiasi kinerja pemerintahan Jokowi-JK selama tiga tahun. Terbukti kepuasan masyarakat juga cukup tinggi. Namun Novanto mengingatkan Jokowi untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia.

"Yang penting mengurangi kemiskinan yang baik menjalankan fungsi-fungsi selaku Ketua DPR minta kepada anggota komisi untuk terus suatu koreksi kepada pemerintah. Mudah-mudahan lebih baik," kata Setya Novanto.

Untuk diketahui, dalam tiga tahun kepemimpinan Jokowi, kepuasan masyarakat meningkat. Survei SMRC pada 3-10 September 2017 menyebutkan, angka kepuasan publik mencapai 68 persen.

"Tingkat kepuasan cenderung menguat dan stabil. Sampai sekarang stabil di angka 68 persen," kata Direktur Eksekutif SMRC, Djayani Hanan.

Survei melibatkan 1.220 responden yang dipilih secara random atau multistage random sampling. Response rate atau responden yang dapat diwawancarai secara valid sebesar 1.057 atau 87 persen. Margin of error survei ini kurang lebih 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara terlatih.

Angka kepuasan publik terhadap Jokowi juga tak jauh berbeda dihasilkan oleh survei yang dilakukan oleh CSIS. 68,3 Persen responden puas kinerja Pemerintahan Jokowi.

Berdasarkan hasil survei CSIS didapat, tingkat kepuasaan publik terhadap kinerja Jokowi tahun 2015 sebesar 50,6 persen. Kemudian, pada 2016 naik menjadi 66,5 persen. Sementara pada tahun ini naik menjadi 68,3 persen.

Hasil senada juga diungkap Indikator Politik. Hal ini terungkap berdasarkan survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada 17-24 September 2017.

Sebanyak 60,39 persen responden menyatakan cukup puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Sementara 7,95 persen responden menyatakan sangat puas.

"Kalau ditotal, 68,3 persen responden kita sangat puas atau cukup puas dengan kinerja Jokowi-JK," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, Rabu (11/10).

Read More

Demokrat sebut demokrasi Indonesia alami kemunduran di era Jokowi-JK

Demokrat sebut demokrasi Indonesia alami kemunduran di era Jokowi-JK

AGEN CASINO ONLINE

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menilai demokrasi mengalami kemunduran selama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memerintah Indonesia selama 3 tahun. Hal ini karena munculnya konflik internal di beberapa partai politik.

"Masalah demokrasi saya lihat kita semakin mundur. Kalau pemerintahan sebelumnya independensi parpol 100 persen tidak seperti sekarang terjadi dualisme parpol, itu tidak bagus terhadap demokrasi kita," kata Syarief dalam diskusi '3 tahun Jokowi-JK' di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/10).

Dia berharap, pemerintah segera menyelesaikan masalah kemunduran demokrasi di Indonesia. Sebab, kata Syarief, hal itu berdampak besar ke rakyat Indonesia.

"Mudah-mudahan ini terselesaikan secepatnya sehingga orientasinya untuk kepentingan rakyat," tegasnya.

Selain demokrasi, Syarief menilai penegakan hukum era Jokowi-JK juga bertentangan dengan program nawacita yang disampaikan pada kampanye Pilpres 2014. Pemerintah didorong untuk memastikan penegakan hukum tidak ada intervensi.

"Kita dorong agar pemberian yang mendorong pemberantasan korupsi secara tegas dan betul-betul tidak ada intervensi. Mudah-mudahan tidak ada intervensi," tukasnya.

Read More

KPU akui Sipol tidak sempurna dan pernah error, tapi tidak masalah

KPU akui Sipol tidak sempurna dan pernah error, tapi tidak masalah

AGEN CASINO ONLINE

Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) menjadi andalan Komisi Pemilihan Umum untuk pengumpulan data administrasi partai politik. Sistem ini dibutuhkan untuk bahan verifikasi peserta pemilu. Langkah KPU memunculkan Sipol sebagai upaya untuk menertibkan sistem administrasi partai politik.

Sejumlah partai politik mengeluhkan sistem ini kerap error. Sehingga, mempersulit parpol dalam ketika hendak memasukkan data. Komisoner Komisi Pemilihan Umum Pramono Tanthowi Ubaid mengakui bahwa bahwa Sipol tidak sempurna dan pernah mengalami gangguan. Namun, pihaknya mengklaim data-data parpol tetap lengkap meski sistem mengalami error.

"Tentu ini sebagai sistem buatan manusia tidak sempurna kita mengakui bahwa sistem kita kadang-kadang mengalami kendala itu juga diakui oleh partai-partai, tapi kita punya data lengkapnya hari apa, jam berapa, detik apa, berapa lama sistem itu bermasalah tentu kita data itu lengkap," kata Pramono di KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (20/10).

Pramono melanjutkan, meski Sipol mengalami error tapi tidak menjadi masalah besar. Buktinya, ada 14 Parpol bisa melewati tahap tersebut dan lulus pendaftaran.

"Gangguan enggak ada yang sampai lama pernah hari apa itu, itu kita sengaja kita maintenance ambil waktu jam 01.00 Wib sampai jam 02.00 Wib. Sengaja kita memang tapi enggak sampai berjam-jam," lanjutnya.

"Dan problem itu ternyata terbukti tidak berpengaruh bagi 14 parpol yang selesai dan kita juga bisa melacak sejak kapan partai-partai tersebut menginput data, progres perharinya berapa, banyak kita juga bisa melacak itu, itu kita akan ungkapkan jika diminta Bawaslu," tambahnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi mengkritisi kesiapan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU. Penyebabnya, dalam implementasinya beberapa kali server mengalami down sehingga menghambat proses pendaftaran partai politik peserta pemilu.

"Sipol sebenarnya bagus, namun implementasinya di lapangan belum siap, misalnya, beberapa kali tiba-tiba server down. Catatan kami sejak 3 Oktober sudah dua kali down bahkan Minggu (7/10) hampir setengah jam," kata Baidowi di Jakarta, Selasa (10/10).

Hal itu menurut dia melengkapi kesalahan teknis saat uji coba yang sempat down selama dua hari dan data partai politik (parpol) hilang.

Dia mengatakan pada Sabtu (6/10) dalam 5 menit bisa input 8.000 data namun pada Minggu (7/10) untuk mengunggah 800 data saja membutuhkan waktu 15 menit.

"Alasan KPU ketika server down yaitu pemeliharaan, padahal maintenance seharusnya diumumkan sehari sebelumnya bukan tiba-tiba dan diketahui ketika parpol protes," ujarnya.

Read More

Firzha ditemukan tewas di dalam mobil dengan leher terjerat lakban

Firzha ditemukan tewas di dalam mobil dengan leher terjerat lakban

AGEN CASINO ONLINE

Mayat Firzha Hendratno (22) ditemukan dalam mobil Kijang Innova di parkiran Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Jumat (20/10) sekitar pukul 10.30 Wib. Mayat Firzha pertama kali ditemukan oleh 3 orang mahasiswa. Diduga, korban meninggal dunia akibat meminum racun serangga namun belum diketahui apakah korban bunuh diri atau dibunuh.

Wakil Kepala Polresta Pekanbaru AKBP Edy Sumardi Priadinata mengatakan, korban merupakan warga Jalan Paus nomor 01, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.

Saksi yang pertama kali menemukan jenazah korban adalah Jayanto Idris (22) bersama dua temannya sesama mahasiswa Muhamad Yasin (20) dan Reza Fahyuli (20). Ketiganya berdomisili di Jalan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru.

"Jenazah korban ditemukan dalam mobil ‎Kijang Inova warna silver gold. Di dalam mobil itu, juga ditemukan 1 botol merek Baygon, 1 botol minuman mineral berisikan cairan Baygon, 1 buku diary, 1 handphone Strawberry, 1 dompet berisikan KTP serta Sim milik korban," kata Edy kepada merdeka.com.

Dijelaskan Edy, saksi bernama Jayanto Idris yang merupakan teman korban menerangkan pada Rabu tgl 18 Oktober 2017 sekitar pukul 10.00 Wib, korban meminjam dan membawa mobil miliknya dari rumahnya di Jalan Paus. Namun, 3 hari berlalu mobil tersebut tidak dikembalikan korban. Ketika nomor handphone korban dihubungi juga tidak direspon.

Karena curiga dan khawatir temannya hilang kontak, Idris menghubungi keluarga korban, Idom‎ yang merupakan anggota Brimob untuk mencari korban.

"Kemudian Idom melakukan cek pos (melacak) handphone korban. Ternyata, berdasarkan dari hasil cekpost, posisi terakhir korban ada di Bandara SSK II Pekanbaru. Selanjutnya Idris bersama dua temannya mengecek ke Bandara," ucap Edy.

Setelah tiba di Bandara SSK II Pekanbaru, Idris dan temannya melihat mobil Kijang Innova miliknya ada di parkiran Bandara tersebut. Idris pun mengintip kaca mobil dan melihat korban berada di dalam dengan kondisi tak sadarkan diri.

"Kondisi leher korban dibalut dengan lakban, kemudian Idris melaporkan kejadian itu ke Polsek Bukit Raya. Kemudian petugas mengecek korban, dan ternyata sudah meninggal dunia," jelas Edy.

Read More