Periksa Syafruddin Arsyad, KPK dalami SKL rugikan negara Rp 4 triliun

Periksa Syafruddin Arsyad, KPK dalami SKL rugikan negara Rp 4 triliun

AGEN CASINO ONLINE

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa tersangka yang juga mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) terkait kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) hari ini (30/10). Pemeriksaan itu dilakukan selama empat setengah jam sejak pukul 09.30 WIB hingga pukul 14.00 WIB.

Saat dikonfirmasi ke Juru Bicara KPK Febri Diansyah, pemeriksaan itu dilakukan untuk mendalami peran Syafruddin dalam penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) yang dilakukan saat menjabat sebagai Ketua BPPN. SKL itu diduga merugikan negara sebesar Rp 4 triliun.

"Tentu penyidik mendalami lebih lanjut peran dari tersangka sebagai pimpinan BPPN pada saat itu yang menerbitkan SKL terhadap salah satu obligor yang diduga merugikan keuangan negara lebih dari 4 triliun tersebut," kata Febri di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (30/10).

"Jadi kami dalami Bagaimana proses penerbitan SKL tersebut dan apa saja yang dilakukan oleh tersangka dalam periode menjabat," ungkapnya.

Untuk diketahui, KPK terus mengusut kasus suap BLBI dengan tersangka Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT). Berdasarkan pemberitaan terakhir, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan pihaknya telah memeriksa 39 saksi dalam kasus tersebut.

"Hingga hari ini total sekitar 39 saksi telah diperiksa untuk tersangka SAT," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (12/10).

Febri juga mengatakan pihaknya terus menggali informasi tentang pengangkatan, tugas dan fungsi tersangka sebagai sekretaris KKSK dan Ketua BPPN.

"Pada pemeriksaan selanjutnya direncanakan baru akan masuk materi utama," jelas Febri.

Sebelumnya, KPK menetapkan Syafruddin Arsad Temenggung sebagai tersangka atas penerbitan surat keterangan lunas (SKL) BLBI, Selasa (25/4). Syafruddin saat itu menjabat sebagai kepala BPPN mengeluarkan surat keterangan lunas terhadap obligor BLBI yakni Sjamsul Nursalim, pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).

Dalam kasus ini KPK sudah meminta keterangan beberapa mantan pejabat. Mereka adalah Menteri Koordinator Perekonomian pada Kabinet Gotong Royong 2001-2004 Dorodjatun Kuntjoro Jakti, Menteri Keuangan dan Koordinator Perekonomian periode 2000-2001 Rizal Ramli, Menteri Keuangan 1998-1999 Bambang Subiyanto, Menteri Koordinator Perekonomian 1999-2000 dan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) I Putu Gede Ary Suta, eks Kepala Bappenas 2001-2004 Kwik Kian Gie, serta mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (saat ini menjabat Menteri BUMN) Rini Mariani Soemarno.

Read More

Polisi minta pendapat ahli dalam kasus ujaran kebencian Ahmad Dhani

Polisi minta pendapat ahli dalam kasus ujaran kebencian Ahmad Dhani

AGEN CASINO ONLINE

Polisi meminta pendapat dari beberapa ahli dalam kasus dugaan pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dilakukan musisi Dhani Ahmad Prasetyo ( Ahmad Dhani). Dalam perkara ini, Ahmad Dhani dilaporkan oleh simpatisan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, BTP Network.

"Jadi saat ini masih ada pemeriksaan terhadap beberapa ahli kami sudah konsultasikan untuk meminta pendapat para ahli terkait dengan kasus ini," kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Iwan Kurniawan di Polres Metro Jakarta Selatan, Senin (30/10).

Beberapa saksi ahli yang akan dimintai pendapat oleh pihaknya itu seperti ahli bahasa, saksi pidana, saksi ahli ITE dan juga saksi ahli sosiologi. Hal itu karena untuk memudahkan pihaknya dalam menangani proses penyidikan ini.

"Ya mudah-mudahan dalam waktu minggu ini semua sudah mendapat jawaban. Memang kemarin juga koordinasi dan konsultasi dan lebih jelas lagi untuk proses pemeriksaan saksi ahli selesai, kita lakukan pemeriksaan," ujarnya.

Untuk mempercepat kasus ini, pihaknya akan secepatnya segera melakukan gelar perkara untuk bisa menentukan status terhadap Ahmad Dhani. "Kita lakukan gelar perkara untuk menentukan status apakah ini bisa dinaikkan tersangka ataupun tidak," ucapnya.

Jika memang statusnya daripada Ahmad Dhani naik menjadi tersangka, maka polisi akan melakukan pencekalan terhadap Ahmad Dhani. "Ya dari hasil gelar ini statusnya bisa dinaikkin apa enggak. Bisa dicekal apa tidak, ya sesuai ketentuan dan aturan ya bisa dilakukan pencekalan," tandasnya.

Sebelumnya, Pihak kepolisian meningkatkan status penyelidikan laporan terhadap musisi Ahmad Dhani ke tahap penyidikan. Laporan tersebut terkait kicauannya di akun Twitter-nya yang dianggap berbau kebencian juga penghinaan terhadap pendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada awal Maret 2017 lalu.

"Yang jelas kondisinya sekarang naik ke proses penyidikan. Pokoknya intinya untuk kasus itu kita naikkan ke proses sidik," ujar Kapolres Jakarta Selatan Kombes Iwan Kurniawan di Mapolda Metro Jaya, Selasa (25/7).

Kata Iwan, peningkatan status itu disahkan pada 14 Juli 2017 dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Selain itu, Iwan mengaku kalau sudah memiliki bukti yang cukup atas kasus ini.

"Ada keterangan saksi dan barang bukti. Ada dua keterangan ahli, ahli pidana dan ITE," katanya.

Lanjut Iwan, pihaknya kini tengah menjadwalkan untuk memanggil pentolan Dewa 19 itu untuk diperiksa.

"Ya udah pasti akan kita periksa. (Kapan?) Ya nanti akan kita kasih tahu jadwalnya. Yang pasti saksi-saksinya yang akan kita lakukan pemeriksaan dulu, setelah itu ya g dilaporkan akan kita panggil dengan statusnya sebagai saksi, setelah itu baru kita gelar perkara lagi untuk menaikkan status, apa bisa jadi tersangka atau tidak," pungkasnya.

Status Dhani saat ini masih sebagai terlapor dengan tuduhan melanggar Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Polisi berencana memeriksa Dhani dalam waktu dekat ini.

Pada 6 Maret 2017 Ahmad Dhani berkicau melalui akun Twitter @AHMADDHANIPRAST, yang nadanya dianggap menghasut dan penuh kebencian terhadap pendukung Ahok. Ia kemudian dilaporkan ke Mapolda Metro Jaya. Kasus tersebut kemudian dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Read More

Fahri Hamzah ingatkan Pemprov DKI dasar hukum menutup Hotel Alexis

Fahri Hamzah ingatkan Pemprov DKI dasar hukum menutup Hotel Alexis

AGEN CASINO ONLINE

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mendukung keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menolak memperpanjang permohonan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) baru yang diajukan Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis. Namun, Fahri mengingatkan, Pemprov DKI Jakarta untuk melihat dasar hukum dan legalitas untuk menutup hotel tersebut.

Penutupan hotel Alexis menjadi salah satu janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Anies- Sandiaga Uno saat kampanye Pemilihan Gubernur DKI Jakarta.

"Kalau itu memang janji kampanye, memang janji harus dilaksanakan, tapi pelaksanaan janji kampanye itu dasarnya adalah tetap hukum," kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/10).

Lebih lanjut, Fahri akan mendukung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menolak perpanjangan izin hotel Alexis selama UU mengizinkan Anies dan Sandiaga keputusan tersebut.

"Pada prinsipnya kalau sesuatu yang ilegal, memang tidak boleh ada sebab semua yang illegal menjadi pintu bagi tindakan yang ilegal lainnya," tegas dia.

Pemerintah Provinsi DKIJakarta menolak permohonan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) baru yang diajukan Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis. Penolakan tersebut tertuang dalam surat secarik surat Pemprov DKI Jakarta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Surat dengan nomor 68661-1.858.8 yang diterbitkan Jumat (27/10) itu diteken langsung oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Edy Junaedi. Surat berisi penjelasan terkait permohonan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) itu ditujukan untuk Direktur PT Grand Ancol Hotel.

Dalam surat itu disebutkan, permohonan TDUP Hotel Alexis diajukan melalui aplikasi online ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta dengan nomor registrasi 60U0HG dan permohonan TDUP Griya Pijat yang diajukan melalui aplikasi online ke kantor Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Pademangan dengan nomor registrasi Z35DNU.

Penolakan perpanjangan izin itupun diamini oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Karena itu kemudian kita mengambil keputusan untuk tidak meneruskan izin usaha bagi Alexis. Sekarang sudah dijalankan, nanti kita akan awasi, tapi yang pasti sudah dikeluarkan surat dari Pemprov yang tidak mengizinkan untuk praktik usahanya berjalan terus," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (30/10).

Read More

Maruarar sebut pemerataan harga BBM baru ada di era Jokowi

Maruarar sebut pemerataan harga BBM baru ada di era Jokowi

AGEN CASINO ONLINE

Ketua Umum Taruna Merah Putih (TMP) Maruarar Sirait mengakui, saat ini Indonesia mengalami kesenjangan di antara masyarakat. Kesenjangan itu terjadi baik antara kaya dan miskin, atau kesenjangan geografis antara wilayah Barat dan Timur, serta antara daerah kota dengan daerah pinggiran.

Walaupun begitu, Maruarar mengatakan, Pemerintahan Jokowi-JK bekerja keras mengatasi kesenjangan tersebut. Bahkan, dia menilai, pemerintah sudah menunjukkan keberhasilan. Terbukti dalam pemerataan harga bahan bakar minyak (BBM) di seluruh Indonesia.

"Dulu, harga BBM di Jawa dan timur Indonesia jauh berbeda. Sekarang harga sudah sama, tepuk tangan buat Jokowi," katanya dalam sambutannya di acara Kirab Kebangsaan, GOR Padjajaran, Bogor, Minggu (29/10).

Sekitar 25 ribu orang hadir dalam acara ini. Mereka berasal dari berbagai elemen masyarakat mulai dari perwakilan ormas pemuda, mahasiswa, komunitas kreatif, tokoh adat dan masyarakat mengikuti pawai melintasi Jalan Juanda dan Jalan Jenderal Sudirman.

Acara semakin meriah sebab dalam acara ini tampil berbagai atraksi parade budaya ditampilkan dalam kegiatan itu, seperti paduan suara Institut Pertanian Bogor, parade marching band, tari tradisional dari berbagai daerah, seni bela diri, serta pameran UKM dan kuliner dari berbagai daerah.

Hadir juga dalam acara ini Wali Kota Bogor Bima Arya, Ketua DPP Bidang Organisasi TMP Dadang Danubrata, Sekjen TMP Tri Hapsari, dan sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh pemuda.

Dalam kesempatan ini, Bima Arya mengucapkan terimakasih kepada Maruarar Sirait. Sebab Maruarar selalu hadir di kota Bogor.

"Kita beri apresiasi kepada Bang Maruarar, yang kiprahnya sudah menasional bahkan mendunia," puji Bima Arya.

Read More

Selain penyumbang terbesar PDB RI, industri juga jadi penyetor pajak tertinggi

Selain penyumbang terbesar PDB RI, industri juga jadi penyetor pajak tertinggi

AGEN CASINO ONLINE

Industri merupakan salah satu sektor strategis karena berperan penting dalam pembangunan nasional dan turut memacu pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya sebagai penyumbang terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB), manufaktur juga mampu memberikan kontribusi tertinggi melalui setoran pajak.

"Aktivitas industri konsisten membawa multiplier effect yang signifikan bagi perekonomian di Indonesia. Oleh karena itu, kami terus fokus menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi para investor di dalam negeri," ujar Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (29/10).

Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak dari sektor industri hingga triwulan III tahun 2017 mencapai Rp 224,95 triliun atau tumbuh 16,63 persen dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Capaian tersebut di atas dari sumbangan sektor perdagangan sebesar Rp 134,74 triliun, keuangan (Rp 104,92 triliun), konstruksi Rp 35,40 triliun, informasi komunikasi (Rp 32,19 triliun), pertambangan (Rp 31,66 triliun), dan sektor lainnya (Rp 156,19 triliun).

"Ini menunjukkan kinerja industri pengolahan nasional masih positif," katanya.

Menperin juga menyatakan, pembangunan sektor industri bukanlah sesuatu yang dapat diselesaikan secara mandiri oleh satu atau dua lembaga, tetapi membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan mulai hulu sampai hilir.

"Dari pembuat kebijakan hingga para pelaku industri itu sendiri," tegasnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, industri pengolahan non-migas memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB nasional pada triwulan II tahun 2017 dengan mencapai 17,94 persen. Sumbangan sektor lainnya, seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan hanya sekitar 13,92 persen, konstruksi 10,11 persen, serta pertambangan dan penggalian 7,36 persen.

Merujuk data yang dirilis United Nations Statistics Division pada tahun 2016, Indonesia menempati peringkat keempat dunia dari 15 negara yang industri manufakturnya memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB. Indonesia mampu menyumbangkan hingga mencapai 22 persen setelah Korea Selatan (29 persen), Tiongkok (27 persen), dan Jerman (23 persen).

Dari 15 negara yang disurvei tersebut, sumbangsih Inggris 10 persen, sedangkan Jepang dan Meksiko di bawah Indonesia dengan capaian kontribusinya sekitar 19 persen. "Paradigma industri manufaktur global saat ini memandang proses produksi sebagai satu kesatuan antara proses pra produksi, produksi dan pasca produksi. Untuk itu, kita sudah tidak bisa lagi melihat produksi hanya di pabrik saja," kata Airlangga.

Sementara itu, selama 10 tahun terakhir, penerimaan negara dari cukai semakin meningkat. Data BPS memperlihatkan tren positif ini sejak 2007 dengan total penerimaan dari cukai sebesar Rp 44,68 triliun dan terus bertambah hingga Rp 145,53 triliun pada 2016. Sektor industri rokok menjadi salah satu sumber utama pemasukan kas negara melalui cukai yang setiap tahun mencapai triliunan Rupiah.

Rata-rata proporsi penerimaan cukai tembakau terhadap cukai negara mencapai 95 persen. Pada 2007, penerimaan negara dari cukai tembakau sebesar Rp 43,54 triliun atau setara 97,45 persen terhadap total penerimaan cukai. Pada 2016, penerimaan negara dari cukai tembakau sebesar Rp 137,94 triliun. Nilai ini setara 96,11 persen dari total penerimaan cukai dan 8,87 persen dari penerimaan negara.

Kementerian Perindustrian juga terus mendorong industri manufaktur agar tidak hanya membidik pasar domestik, tetapi juga harus menangkap peluang pangsa di luar negeri.

Pada semester I-2017, ekspor industri pengolahan non-migas mencapai USD59,78 miliar atau naik 10,05 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2016 sebesar USD 54,32 miliar. Ekspor industri pengolahan non-migas ini memberikan kontribusi sebesar 74,76 persen dari total ekspor nasional pada semester I-2017 yang mencapai USD 79,96 miliar.

Read More

Di rumah singgah ini Jenderal Soedirman susun strategi perang gerilya

Di rumah singgah ini Jenderal Soedirman susun strategi perang gerilya

AGEN CASINO ONLINE

Rumah singgah Panglima Besar Jenderal Soedirman di Desa Bojasari, Kertek, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, dinilai layak menjadi pusat edukasi sejarah. Langkah ini positif untuk mengingat perjuangan Soedirman bagi bangsa dan negara.

"Melihat fakta sejarah yang telah diakui secara resmi oleh Pemerintah, rumah tersebut layak untuk dijadikan rujukan sejarah autentik bagi generasi muda," kata penasihat Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Kabupaten Wonosobo, Agus Purnomo dilansir dari Antara, Minggu (29/10).

Kesediaan pihak keluarga untuk membuka rumah itu menjadi semacam museum perjuangan, kata Agus, juga layak diapresiasi karena nantinya generasi muda, terutama para pelajar, menjadi lebih paham bagaimana alur perang gerilya Jenderal Soedirman yang mampu mengusir penjajah Belanda dari Indonesia.

Andika Dwi Nugroho dari Komunitas Herritage Wonosobo juga memandang perlu Pemerintah mendorong terwujudnya rumah milik Sukanto itu sebagai pusat edukasi sejarah.

"Dari sisi sejarah, hingga umur bangunan yang telah melebihi 50 tahun serta perannya dalam perjuangan kemerdekaan, kami menilai rumah ini layak dikembangkan lebih lanjut sehingga siapa pun yang berkunjung akan lebih memahami bagaimana Jenderal Soedirman menyusun strategi perang gerilyanya," katanya.

Menurut dia, tidak banyak orang tahu kalau di balik kisah sejarah taktik perang gerilya Jenderal Soedirman, ternyata Wonosobo pernah menjadi bagian penting di dalamnya.

Sebuah rumah sederhana di RT 05/RW 02 Desa Bojasari, Kecamatan Kertek telah diakui oleh Pemerintah sebagai salah satu rumah persinggahan Jenderal Soedirman pada masa perjuangannya mempertahankan kemerdekaan RI pada tahun 1947-1948.

Rumah dengan luas bangunan 335 meter persegi tersebut kini dihuni oleh Priyanto (45) bersama istrinya, Menik Widyaningrum (40), dan anak semata wayangnya, Adriyanto Riski Pratama (12).

Priyanto menjelaskan perihal sejarah rumah yang dibangun pada tahun 1943 hingga mendapat pengakuan dari Pemerintah sebagai benda cagar budaya bersejarah.

Menurut dia, awal dibukanya kisah sejarah tersebut berasal dari cerita almarhum ayahnya, Cipto Utomo, kepada Sukanto, kakaknya, yang juga menjadi ahli waris rumah tersebut.

Almarhum Cipto Utomo merupakan lurah sekaligus tokoh di Desa Bojasari pada tahun 1947. Karena kecintaannya kepada negara, dia kemudian bergabung dengan Kompi Kapten Kambali sebagai Kepala Pengadaan Logistik dan merelakan rumah kediamannya sebagai markas komando pasukan yang tergabung dalam Komando Divisi III/Diponegoro di bawah pimpinan Kolonel R. Soesalit.

"Sangat disayangkan, Kapten Kambali yang dikenal sangat piawai dalam mengatur strategi perlawanan terhadap penjajah akhirnya tewas pada saat penghadangan konvoi tentara Belanda," katanya.

Perjuangan Cipto Utomo beserta pasukan, menurut Priyanto, tetap berlanjut hingga kedatangan Panglima Besar Jenderal Soedirman yang memutuskan untuk singgah selama hampir setahun di rumah tersebut.

Dalam masa konsolidasi perjuangan, rumah yang pernah dipugar atas perintah Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono pada tahun 2011, juga pernah disinggahi Jenderal Sudharmono, mantan Wapres RI, serta Jenderal Sarbini.

Rumah tersebut pernah memiliki sejarah, yaitu sebagai pusat konsolidasi Jenderal Soedirman dengan para pimpinan tinggi militer pada masa itu.

"Kakak saya, Sukanto, sebagai ahli waris utama memperjuangkan untuk dapat diakui sebagai benda cagar budaya dan telah memperoleh surat penghargaan dari Bupati Wonosobo pada tahun 1997," katanya.

Melalui surat penghargaan yang ditandatangani Bupati Wonosobo Margono, rumah tersebut diakui sebagai markas dan asrama tentara pejuang kemerdekaan Republik Indonesia Kompi IV di bawah pimpinan Kapten Kambali dari Kesatuan Batalion IV, Mayor Tjipto Widuro, Resimen 17 Pekalongan, Letkol Wadiono, Brigade Nusantara Letkol Iskandar Idris, dan Divisi III Diponegoro Kolonel R Soesalit.

Menurut Priyanto, surat tersebut diperkuat dengan SK Bupati Wonosobo Nomor 433/283/2013 tentang Penetapan Rumah Mengandung Nilai Sejarah di Kabupaten Wonosobo yang ditandatangani Trimawan Nugrohadi.

Read More

Megawati: Baguna PDIP harus utamakan kualitas penanganan bencana

Megawati: Baguna PDIP harus utamakan kualitas penanganan bencana

AGEN CASINO ONLINE

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta agar Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) sebagai organisasi sayap PDIP bisa meningkatkan kualitas dalam menolong masyarakat ketika terjadi bencana.

Megawati menjelaskan, untuk menjadi badan organisasi berkualitas, banyak hal yang harus diperhatikan. Misalnya dalam hal persiapan dan keahlian. Sebab agar bisa menolong orang, pihak yang menolong juga harus terlatih. Maka dari itu, kata Megawati, siapa pun yang ada di Baguna harus ikut pelatihan.

"Inilah yang saya sebut Baguna yang berkualitas. Baguna yang tidak hanya kuantitatif, tapi saya maunya yang kualitatif," jelas Megawati saat memberi sambutan dan membuka acara Rakornas Baguna di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Sabtu (28/10).

Mega mengatakan, Baguna harus siap siaga kapan saja dibutuhkan. Bahkan kalau harus ke pelosok-pelosok desa, atau bahkan ke pedalaman yang masyarakatnya mungkin belum bisa berbahasa Indonesia.

"Dia yang di Baguna harus sehat wal afiat lahir dan batin. Sebab bagaimana mau menolong orang kalau dia sendiri sakit. Inilah makanya saya kerjasama dengan Basarnas agar dilatih. Anggota Baguna harus sehat lahir batin baru bisa molong orang lain," jelas Mega.

Putri dari Proklamator Kemerdekaan RI, Soekarno ini menambahkan, perhatian dan keseriusan dalam tanggap bencana ini sudah dilakukan jauh sebelumnya. Bahkan ketika masih menjadi Wakil Presiden, ia berinisiatif membentuk wadah yang kini menjadi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Mega menuturkan, ketika ia menjabat Wapres dan ditugasi oleh Presiden Abdurrahman Wahid untuk menanggulangi bencana di seluruh Indonesia. Maka banyak langkah dilakukan. Apalagi ketika itu semua struktur pemerintahan belum baik dalam tanggap bencanan karena penanggulangan bencana ditaruh begitu saja di beberapa kementerian.

"Waktu itu belum ada yang sifatnya penanggulangan gerak cepat. Bahkan penanganan bencana di pemerintah saat itu terpencar-pencar. Misalnya di kemenhub ada di bawah sub-direktorat. Saya bilang apa yang bisa dilakukan kalau hanya di bawah sub-direktorat. Maka sejak saat itulah saya minta izin ke Presiden Abdurrahman Wahid untuk membentuk sebuah badan yang sekarang menjadi BNPB. Itu saya yang membuat waktu jadi Wapres," ujar Mega.

Yang tak kalah penting, kata Mega, Baguna harus bisa gerak cepat. Ada protap dan kerja yang efektif. Misalnya ada kebakaran, maka harus sudah tahu apa yang harus dilakukan. Tanggap cepat dibutuhkan karena kalau terjadi bencana penanganannya tak bisa ditunggu-tunggu.

"Misalnya begitu kita dengar Gunung Agung mau meletus, maka saya instruksikan agar DPD langsung gunakan Baguna," kata Mega.

Mega menambahkan, tugas Baguna dibagi dalam Baguna Basah dan Baguna Kering dan pembagian ini sesuai tugas dan kondisi yang dihadapi. Kalau Baguna Basah, ia diterjunkan kalau dalam kondisi banjir, menolong orang yang tenggelam dan sebagainya. Artinya harus ada spesialisasi dan pembagian tugas sesuai dengan protap.

"Kemudian ada Baguna Kering. Dia yang di bidang kesehatan, menolong dalam kondisi longsor misalnya. Di belakang seperti membangun tenda dan masak. Dengan demikian kerja menjadi berkualitas," jelas Mega.

Read More