Menteri Rini diminta evaluasi komisaris BUMN yang mau ubah idelologi

Menteri Rini diminta evaluasi komisaris BUMN yang mau ubah idelologi

AGEN KASINO

Anggota Komisi VI dari Fraksi PDIP Darmadi Durianto menyarankan Menteri BUMN Rini Soemarno mengevaluasi dengan melihat rekam jejak komisaris BUMN yang disebut ingin mengganti Pancasila dengan syariat Islam. Darmadi beranggapan masalah ideologi yang dianut komisaris tersebut tidak bisa berganti secara mendadak.

"Kementerian BUMN harus evaluasi kembali dengan melihat track record atau hostoris yang bersangkutan," kata Darmadi saat dihubungi merdeka.com, Senin (21/5).

Pejabat BUMN yang dimaksud Tjahjo diminta membuktikan kepada publik dirinya setia dan turut menjaga Pancasila, UUD 1945 dan NKRI.

"Yang bersangkutan harus menjelaskan ke mass media bahwa dia setia kepada Pancasila, UUD 1945, mau merawat kebhinnekaan dan menjaga NKRI," tegasnya.

Darmadi menegaskan jika komisaris BUMN tersebut tidak bersedia menjelaskan kepada publik, maka Rini harus berani mencopotnya. Ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 16 UU BUMN.

"Kalau tidak bersedia, harus diganti komisaris yang bersangkutan," pungkasnya.

Sebelumnya, Saat memberikan pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2017, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyinggung adanya tokoh nasional yang diduga ingin mengubah ideologi negara.

"Bayangkan ada tokoh nasional, mantan menteri, komisaris BUMN besar berteriak-teriak ingin mengganti Pancasila dengan syariat Islam," ungkapnya di Jakarta, Senin (22/5)

Namun Tjahjo tidak menyebutkan tokoh yang dimaksud. Dia hanya mengatakan bahwa informasi tersebut data baru yang ditemukan oleh Menko Polhukam Wiranto. Politisi PDIP ini menyebut Wiranto sudah memiliki data dan bukti baik berupa rekaman visual, data tertulis maupun foto. Data itu menunjukkan bahwa tokoh tersebut sedang mengucapkan kata-kata untuk mengganti ideologi Pancasila. "Masak enggak tahu? Ada lah, ada rekamannya," ujarnya.

Tokoh yang dimaksud Tjahjo saat ini masih duduk di kursi empuk sebagai komisaris di perusahaan pelat merah. Disinggung soal pencopotan jabatan orang yang dimaksud, Tjahjo enggan berkomentar banyak.

"Pencopotan, urusan menteri BUMN. Saran saya ya harus dicopot dong," tegasnya.